Photobucket

Tuesday, April 17, 2007

Divestasi Indosat, Transaksi Kelam Bagi RI

Dicuplik dari Republika (Jumat, 13 April 2007), karena berkaitan dengan Singtel, Singapura, & Israel.

JAKARTA--Kasus divestasi PT Indosat masih tetap menarik untuk dibicarakan. Divestasi yang banyak menuai protes tersebut kemarin kembali disorot.

''Kasus divestasi atau penjualan PT Indosat Tbk yang merupakan aset negara kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) mungkin merupakan lembaran transaksi yang paling menistakan dalam hitungan hukum, ekonomi, dan terlebih lagi dalam hitungan politik sepanjang sejarah Republik kita," kata Peneliti Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Mochtar Pabottingi.

Kemarin, Mochtar menggelar diskusi sekaligus peluncuran bukunya yang berjudul "Risiko Politik Divestasi Indosat" yang berisi telaah kritis kasus itu berkaitan dengan resiko politik yang menyertainya di Jakarta, Kamis (12/4). Sebagai moderator hadir pengamat politik Daniel Sparingga, anggota DPR RI Sutradara Ginting, dan Happy Bone Zulkarnain.

Berdasarkan buku yang ditulis Marwan Batubara berjudul "Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim", Mochtar menyimpulkan bahwa divestasi tersebut secara terang-terangan dan sewenang-wenang melanggar asas keabsahan substansial maupun keabsahan prosedural.

Asas keabsahan substansial, menurut Mochtar, dilihat dari rangkaian rasional Menneg BUMN Laksmana Sukardi kala itu yang mengungkapkan alasan divestasi karena Indosat tidak strategis, merugi atau merupakan sunset industry yang berbalikan sepenuhnya dengan kenyataan, dan memang jelas kebohongan publik.

Sedangkan tidak dipedulikannya keabsahan prosedural dapat dilihat dari fase-fase prosedur transaksi yang tidak terhormat dan tidak akuntabilitas. "Contohnya adalah pelanggaran pada Share Holders Agreement (SHA), dan Sales and Purchase Agreement (SPA), pemotongan hasil divestasi, digunakannya Special Purpose Vehicle (SPV), dan penandatanganan kontrak penjualan Indosat yang dilakukan pada hari Ahad, 15 Desember 2002," kata Mochtar.

Semua itu, kata dia, tak hanya berakibat merugikan negara triliunan rupiah karena penjualan jauh dibawah harga, pengalihan teknologi, dan peniadaan penerimaan pajak dalam jumlah sangat besar setiap tahun. "Di atas semuanya, divestasi itu juga menempatkan Republik kita pada posisi yang stabilitas politiknya seketika menjadi sangat rawan, setiap saat mudah dipermainkan, bahkan dijerumuskan oleh pihak asing secara langsung di bidang politik maupun tak langsung lewat hantaman di bidnag ekonomi seta bidang lainnya," kata peneliti LIPI itu.

Dia mengatakan di dalam tubuh Indosat terdapat bagian yang mengandung rangkaian informasi atau potensi informasi strategis yang semestinya masuk dalam kategori classified. Sebab semua itu bisa dan tampaknya memang telah digunakan oleh pihak asing atau musuh untuk memojokkan kita dan karena itu semestinya dijaga ketat dan dimonopoli oleh negara.

Mochtar mengatakan adanya narasumber dalam bukunya menyebutkan contoh-contoh kasus penyadapan oleh Australia untuk percakapan di Istana Bogor, oleh Amerika untuk percakapan di sekitar Monas, dan oleh Singapura untuk percakapan yang berkaitan dengan isu maritim, terutama kalau ada pertemuan di Dewan Maritim Nasional.

"Semua itu lewat Indosat. Satelit sudah dikuasai. Disitu informasi bisa diacak. Dibelokkan. Diubah. Kata `jalan` bisa jadi `jualan`," kata Mochtar menuturkan narasumber dalam bukunya.

Dia melanjutkan penjualan Indoasat ibarat penyerahan panopticon - sarana untuk setiap saat melihat langsung apa pun yang terjasi atau yang dikomunikasikan di seluruh pelosok Tanah Air hingga ke ruang pribadi warganegara dan atau setiap orang yang tinggal di Indonesia

Dalam hal ekonomi, adalah pelacakan seluruh kegiatan dan kebijakan perdagangan pemerintah maupun masyarakat, termasuk volume, para pelaku dan arah lalu lintas dana yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia.

Sedangkan anggota DPR RI dari Fraksi FPDI Perjuangan, Sutradara Ginting menjelaskan latar belakang dilakukannya divestasi Indosat adalah karena negara membutuhkan dana untuk menjalankan APBN pada tahun 2000 dan adanya keinginan untuk tidak menambah utang dari luar negeri lagi, sehingga dipilih opsi privatisasi BUMN, salah satunya adalah Indosat. (ant/fir)

Kunjungi juga :
1. Singapura Basis Israel Asia Tenggara
2. Menguak Cinta Rahasia Israel-Singapura
3. Melacak Zionis di Indonesia


Logo Indosat, setelah dibeli Singtel (bentuk bintang di tengahnya mirip logo di bendera Israel) :



2 comments:

mr.bink said...

yahhh begitulah..semua bisnis strategis kita dikuasain asing semua....:(

Anonymous said...

waktu dulu sebagian sahamnya dijual, mestinya bukan utk asing.

Maklum deh dulu kan PDIP yg megang kementerian BUMN. Menyambut Pemilu -> butuh duit -> jual BUMN.

Dasar PDIP. benar-benar "nasionalis"